Pemerintah dalam Perspektif Fiqih

Sunday, December 13th 2015. | Fiqih

pemerintah

Sebagaimana kita dengar dalam Qawaid Fiqhiyyah, bahwa semua program imam yang diterapkan pada rakyatnya harus mengandung kemaslahatan ammah. Tidak boleh ada unsur diskriminasi atau hegemoni dari salah satu pihak. Imam Syafi’i menuturkan bahwa imam mempunyai hak sepenuhnya pada rakyatnya. Dia bagaikan seorang wali yang mengurusi semua kebutuhan anak yatim. Wali itu tidak boleh mengolah harta anak yatim kecuali pada hal yang diperbolehkan.

Namun demikian, pemerintah tidak boleh sewenang-wenang dalam meluncurkan program. Sejumlah program dalam bidang ekonomi atau sosial harus dipikirkan berulang kali, ditinjau lebih dalam, didiskusikan, dan dievaluasi setiap saat. Bagi pemerintah, kedamaian rakyat adalah harga mati, sementara itu keadilan adalah tanggung jawabnya.

Disebutkan dalam Shahih Bukhari, Abdullah bin Umar berkata:

 

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

 

Artinya : Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut.” 

Maka, tanggung jawab manakah yang lebih besar dibanding memimpin sebuah negara? Jadi,  jika penguasa mampu berbuat adil, maka balasannya juga luar biasa. Sebagaimana  disebutkan dalam hadits, ada tujuh orang yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari mahsyar. Salah satunya yaitu imam yang adil.

 

  1. Mekanisme Penentuan Pemimpin

Dalam menentukan pemimpin, fikih telah menentukan mekanisme yang dapat menjamin keberlangsungan negara. Ada tiga cara menurut Islam untuk memilih seorang pemimpin. Pertama, melalui ahlul halli wal aqdi atau ahli ikhtiyar. Mereka adalah ulama atau petinggi negara yang keputusannya mudah diterima rakyat. Merekalah yang mempunyai wewenang untuk menunjuk dan menghentikan jabatan pemimpin. Disebutkan dalam kitab al-Ahkam as-Sulthoniyyah bahwa syarat ahli ikhtiyar ada tiga: mempunyai sifat adil, mengetahui syarat-syarat calon imam, memiliki kejernihan dan kebijaksanaan sehingga bisa menentukan imam yang paling baik dan mampu menegakkan program-program maslahah baik rakyat.

Kedua, melalui pengangkatan/penunjukkan imam sebelumnya, dengan ketentuan imam yang ditunjuk adalah orang yang layak sebagai pemimpin. Sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar, Umar dan beberapa kholifah pada masa pemerintahan daulah umayyah. Khalifah-khalifah sebelumnya menunjuk putranya atau orang lain yang lebih layak untuk menggantikan jabatannya.

Yang terakhir adalah pengambilalihan kekuasaan atau isti’la’ dzis-syaukah. Sistem yang terakhir ini terjadi saat pemerintah benar-benar telah menyalahgunakan kekuasaannya, dan ada calon pemimpin yang dipercaya bisa menyeimbangkan tatanegara dan menegakkan undang-undang.

Sedangkan voting yang dilakukan di Indonesia tetap diperbolehkan selama masih ada campur tangan dari ahlu halli wal aqdi, yakni mereka masih diberi kewenangan untuk memutuskan seorang pemimpin. (Lihat Bughyah Mustarsyidin: 247. Al-Ahkam as-Sulthoniyyah: 6. Hasyiyah Bajuri: 371. Al-Fiqh al-Islami: 6).

 

  1. Golput (Golongan Putih)

Perlu diketahui, hukum mengangkat imam adalah fardlu kifayah. Artinya, yang perlukan adalah tujuannya, bukan siapa yang melakukan. Tujuan pemilu adalah agar tampil seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga dari tangannya, tercipta  sebuah negara yang maju dan berkembang.

Dari statement di atas, ulama mengklarifikasi hukum para oknum yang enggan mengikuti pemilu, atau yang memilih golput dengan berbagai alasan. Pertama, jika oknum tersebut mempunyai dugaan kuat bahwa pemerintah yang baik tidak akan terpilih tanpa dukungan suaranya, maka haram baginya untuk  Golput. Namun jika sebaliknya, dia memiliki dugaan yang kuat bahwa pemerintah yang adil, baik dari badan legislatif maupun yudikafif maka boleh melakukan Golput.

Namun penulis rasa, suara individu dala masyarakat sangatlah berharga. Kita tidak bisa membayangkan seandainya para pendukung kebaikan memilih Golput, pastinya kehancuran negara sudah berada di depan mata. Karena inilah banyak  kiai mengharamkan Golput bagi para santrinya. (Lihat: Al Ahkam al Sulthoniyyah: 15. Al Bahru al Muhith : 1 : 326).

 

  1. Melanggar peraturan Pemerintah

Semua undang-undang dan program pemerintah diposisikan sebagai penyempurna syari’at. Karena, syariat memberikan hak kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang menyentuh, baik maslahah-nya secara umum maupun individu. Selama tidak bertentangan dengan nash dan tujuan syari’at, maka program itu wajib ditaati.

Demi terwujudnya negara yang berdaulat, syariat mewajibkan orang Islam untuk taat kepada pemerintah. Allah Swt. berfirman.

يا ايها الذين امنوا اطيعوالله واطيعوالرسول واولى الامر منكم

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada allah dan rasul dan kepada penguasa kalian.” (QS.an-Nisa’:59)

Syariat memberikan hukum tersendiri bagi semua hal yang diatur pemerintah. Jika perkara itu wajib, maka kewajibannya semakin kuat. Jika perkara itu sunah atau mubah seperti larangan merokok di tempat umum, maka menjadi wajib. Orang yang masih tetap merokok di tempat umum, berarti dia telah durhaka. Semua perkara yang diperintah penguasa wajib ditaati secara dlahir dan batin selama bukan sebuah kemakruhan atau keharaman. (Lihat: Bughyah Mustarsyidin: 91. Tuhfah al Muhtaj [3]: 71. al Tasyri’ al Janai 1: 181).

 

[Muslimin Syairozi]

Comments

comments

tags: , , , , , , , ,

Related For Pemerintah dalam Perspektif Fiqih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *