LGBT Menurut Perspektif Ushul Fiqh

Monday, June 11th 2018. | Qur'an

Fenomena LGBT di Indonesia dibedakan kepada dua entitas. Pertama: LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu, disebabkan oleh faktor medis (biologis/ genetik) dan faktor sosiologis atau lingkungan. Adapun entitas kedua: LGBT sebagai sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku seksual).

Perspektif hukum Islam dan HAM terhadap LGBT pada level entitas pertama, mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati. Dari perspektif psikologi, ada dua cara penyembuhan LGBT, yaitu terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon (biologi/medis) dan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena faktor lingkungan.

Sedangkan terhadap LGBT pada level entitas kedua, menurut hukum Islam dan HAM, gerakan LGBT harus dilarang dan diberi hukuman berupa hukuman ta’zīr (hukuman yang ditentukan oleh pemerintah). Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR RI., segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT, untuk mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.

Dalam merespons maraknya aktivitas (gerakan) komunitas LGBT di Indonesia, secara umum dapat dikelompokkan kepada tiga perspektif yang menjadi titik penting di dalam perdebatan LGBT di Indonesia, yaitu perspektif agama (religius), perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dan perspekti psikologi. Pertama; Perspektif Agama. Menururt Hukum Pidana Islam homoseksual (liwāṭ) termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma susila dan bertentangan pula dengan sunnatullah (God’s Law/ natural law) dan fitrah manusia (human nature).2 Bahkan pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati, sebagaimana dijelaskan dalam hadis.

Kedua, perspektif HAM; Bagi kelompok yang pro LGBT mengkalim, adalah hak asasi mereka untuk memilih LGBT. Sebagai hak asasi, mereka menuntut untuk dilindungi hak-hak asasi mereka. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan “Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan”.

Ketiga, perspektif psikologi. Pada awalnya di dalam DSM I (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Desorder) dan DSM II, homoseksualitas dianggap sebagai penyimpangan yang termasuk kedalam gangguan jiwa. Namun setelah beberapa kali mendapat kritikan pada tahun 1973 APA (American Psychiatric Association) dalam DSM III, mengeluarkan homoseksual dari salah satu ke-lainan jiwa atau kelainan seks. Perubahan paradigma psikologi dalam melihat homoseksualitas ini memiliki dampak yang sangat besar dalam diskursus legalitas homoseksual dan LGBT secara umum. Setelah dikeluarkan olah APA dari DSM maka LGBT dianggap sebagai perilaku yang alamiah dan normal.5 Berbeda dengan versi APA tersebut, menurut psikiatri Fidiansyah (Wakil Seksi Religi Spiritualitas dan Psikiatri dari Perhimpunan Dokter Spasilalis Kejiwaan Indosenia (PDSKJI), bahwa LGBT termasuk penyakit gangguan jiwa, dan bisa menular kepada orang lain. Fidiansyah membantah pendapat sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa LGBT bukan sebuah penyakit.6

Berdasarkan latar pemikiran ketiga perspektif di atas, menggambarkan adanya perdebatan legalisasi LGBT di Indonesia yang masih multi tafsir (pro dan kontra) baik dari perspektif Hukum Islam, HAM dan Psikologi. Tulisan ini membahas fenomena LGBT di Indonesia untuk mencari solusi yang ter-integrasi (integratif) secara multidisipliner dari ketiga perspektif tersebut.

Analisis ushul fikih terhadap fenomena LGBT di Indonesia, dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut dengan menge-tahui substansi dan esensi hukum-hukum syari’at, sebab selain menganalisis produk hukum yang sudah jadi, dengan metode ini dituntut untuk memahami pangkal persoalan atau substanti hukumnya dan tidak berhenti hanya pada hukum formil.

Metode kaidah fiqih, baik qā’idah uṣūliyyah maupun qā’idah fiqhiyyah, akan lebih melihat suatu ketentuan hukum pada aspek nilai-nilai esensial dari hukum itu sendiri dengan sangat lugas, logis, tuntas, dan rasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmat Syafei, bahwa dengan pendekatan metode kaidah uṣūliyyah dapat mempermudah seorang pembuat hukum (fāqih) untuk mengetahui hukum Allah dalam setiap peristiwa hukum yang dihadapinya. Karena terhadap persoalan-persoalan baru (waqi’ah al-‘aṣriy-yah) yang belum ada kejelasan status hukumnya, Nabi Muhammad mem-persilakan kepada umat Islam untuk melakukan ijtihād, yaitu berpikir secara sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran (hukum) dengan tetap berpegang kepada sumber utama (al-Qur’an dan Hadis).

Ada beberapa qā’idah uṣūliyyah yang dapat dijadikan sebagai pendekatan analisis fenomena LGBT di Indonesia, salah satunya adalah teori maṣlaḥah. Tujuan umum pensyariatan adalah untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dalam kehidupan ini dengan mendatangkan manfaat dan meng-hindari bahaya. Apabila tidak ada kemashlatan maka rusaklah struktur kehidupan, kekacauan dan kerusakan pun merajalela.

Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuḥaili, mendefinisikan maṣlaḥah sebagai berikut: Dalam artian pokoknya (aṣlan) maṣlaḥah adalah suatu ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat (manfa’ah) atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan (muḍarrah). Tapi arti ini bukanlah yang al-Ghazali maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian merupakan tujuan-tujuan (maqāṣid) yang dituju oleh penciptaan (khalq) dan yang diwujudkan oleh kebaikan (al-ṣalaḥ) penciptaan dalam mewujudkan tujuannya (maqāṣid). Apa yang kami maksudkan (al-Ghazali) dengan maṣlaḥah adalah untuk “memelihara tujuan syari’at”.

Salah satu unsur kemaslahatan yang perlu dilindungi adalah (ḥifẓ al-nasl), maka gerakan LGBT jelas sangat bertentangan dengan tujuan syar’i yakni menegakkan kemashlahatan, sebab bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, bahkan dapat menghancurkan generasi. Menurut kaidah ushul fikih segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan (kemudharatan) maka harus dicegah dan dihindari.

 

Comments

comments

tags: , , , , , , , , ,

Related For LGBT Menurut Perspektif Ushul Fiqh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *