Konsep Imamah Ahlussunnah wal Jama’ah: antara Syi’ah dan Mu’tazilah

Sunday, April 24th 2016. | Aswaja

book

Konsep Imamah Ahlussunnah wal Jama’ah:

antara Syi’ah dan Mu’tazilah

 

Negara adalah satu kesatuan yang terdiri dari pemimpin dan rakyat. Aswaja memandang negara sangatlah penting, karena menjadi wadah terwujudnya kesejahteraan sosial (maslahah musytarakah). Kesejahteraan inilah yang menjadi tujuan utama disyariatkannya norma-norma Islam.

Tidak ada ketetapan pasti dalam terwujudnya negara, baik menggunakan sistem demokrasi atau monarki (kerajaan) sebagaimana yang dilakukan Sayyidina Mu’awiyah kepada putra-putranya. Dengan sistem monarki, maka tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk menduduki kursi singgasana.

Ahlussunnah wal jamaah yang merupakan aliran pengikut nabi dan para sahabatnya menfokuskan empat syarat yang harus dipenuhi negara, khususnya bagi pemimpin yang mempunyai peran sentral dalam negara. Nabi pernah bersabda, ”Jika kalian bepergian bersama tiga orang, maka tunjuklah salah satunya sebagai pemimpin”. Tujuannya agar perjalanan bisa tertib dan aman. Maka dalam sebuah negara dengan penduduk yang terbilang banyak, orang yang memiliki amanat paling besar adalah seorang pemimpin dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

  1. Syura (musyawarah)

Sebagai pemegang amanat yang besar, seorang pemimpin tidak boleh teledor dalam membuat keputusan. Harus ada komisi khusus yang terdiri dari orang-orang bijak dan ahli dalam memutuskan masalah. Allah berfirman:

وشاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين

Artinya: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka terhadap urusan,maka apabila kalian sudah membulatkan tekad,maka bertawakkalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakkal.” {al-imron:159}

Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan baginda Nabi Saw. Kendati beliau adalah seorang nabi, namun tak segan-segannya beliau meminta pertimbangan para sahabat senior dalam memutuskan perkara. Seperti saat Perang Badar, beliau meminta pertimbangan para sahabat tentang apa yang harus dilakukan kepada para tawanan. Apakah dibebaskan dengan membayar jizyah ataukah dibiarkan. Hal  itu menjadi contoh bagi para pemimpin. Sepintar dan sebijak apa pun ia, tetap harus melakukan musyawarah, karena keputusan terbaik akan dihasilkan melaluinya.

  1. Al adl (keadilan)

Diantara tujuan dipilihnya seorang pemimpin adalah agar hukum di negara bisa ditegakkan, terwujud distribusi ekonomi yang stabil, kekayaan tidak hanya berputar pada sebagian orang, tidak ada penindasan pada rakyat kecil, sehingga  yang kaya semakin berjaya dan yang miskin semakin sengsara.

Dari tujuan inilah, maka keadilan menjadi harga mati bagi seorang pemimpin. Negara bisa seimbang jika pemimpin bisa berlaku adil. Rakyat boleh tidak patuh apabila pemimpin berbuat dzalim. Sebaliknya, apabila pemimpin berbuat adil, maka rakyat wajib mematuhinya.

  1. Al Hurriyah (kebebasan)

Motto yang diusung agama Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Toleransi dalam hubungan sosial dan menghormati setiap hak asasi seseorang tetap dijaga oleh Islam. Karenanya, pemimpin harus memberi kebebasan bagi rakyatnya agar mereka tetap nyaman di bawah kekuasaannya. Sebagaimana rasa aman yang dirasakan oleh rakyat yang dipimpin nabi dan para sahabat. Berdasarkan catatan sejarah, bukan hanya umat Islam, orang-orang yang tergolong kafir dzimmi juga diberi kebebasan sesuai dengan hak mereka sebagai rakyat.

Ada lima kebebasan yang harus terjaga dalam negara agar rakyat merasa aman:

  • Menjaga jiwa (hifdzu an nafs) dengan memberi kebebasan setiap warga untuk hidup dan berkembang di wilayahnya.
  • Menjaga agama (hifdzu ad din) dengan memberi kewenangan beragama kepada rakyat, selama agamanya tidak mengusik agama lainnya baik secara terang-terangan maupun tidak.
  • Menjaga harta (hifdzu al mal) dengan menjamin keamanan harta benda rakyatnya.
  • Menjaga keturunan (hifdzu an nasl) dengan tidak berpihak atau mengunggulkan keturunan tertentu.
  • Menjaga kehormatan (hifdzu al ird) dengan menjamin harga diri dan kehormatan warga.

 

  1. Al musawah (kesetaraan derajat)

Salah satu tanda kekuasaan Allah adalah diciptakannya manusia dengan berbagai macam jenis. Manusia diciptakan dengan suku dan adat yang berbeda-beda bukan untuk saling menistakan satu dengan yang lainnya, melainkan untuk saling mengenal dalam indahnya kebersamaan. Semua makhluk Allah memiliki derajat yang sama. Suku Ambon tidak lebih mulia daripada Suku Asmat di Papua, Suku Betawi di Jakarta tidak lebih mulia dari pada Suku Batak di Sumatera Utara, dan suku-suku lainnya. Manusia yang dianggap paling mulia di sisi Allah hanyalah mereka yang paling bertaqwa.

Pemimpin harus menyamakan derajat rakyatnya, meskipun berbeda suku dan rasnya. Tidak boleh memihak salah satu suku dan mengucilkan suku yang lain. Apalagi sampai ada ada unsur nepotisme dengan menempatkan keluarga atau kerabatnya dalam posisi istimewa. Sebagai contoh, saat melakukan tindak pidana, mereka tidak mendapat hukuman setimpal. Pemimpin patut mencontoh amirul mukminin Umar bin Khattab. Saat seorang wanita melaporkan bahwa putranya telah meminum arak, maka beliau tak segan menghukumnya dengan undang-undang yang berlaku.

 

Imamah Syiah Imamiyyah

Termasuk aliran Syi’ah yang ekstrim yaitu Syi’ah Imamiyyah. Sebagaimana namanya, Syi’ah Imamiyah hanya mengakui pemimpin yang absah menurut mereka. Selainnya, mereka anggap sebagai perebut kekuasaan dan harus diperangi. Ada dua belas pemimpin yang menurut mereka berhak memegang imamah.

Pemimpin pertama tentu saja Sayyidina Ali karomallah wajhah, Imam Hasan bin Ali, Imam Husain bin Ali, Imam Ali bin Husain, Imam Muhammad bin Ali, Imam Ja’far bin Muhammad as-Shodiq, Imam Musa bin Muhammad al-Kadzim, ali bin musa ar-Ridlo, Muhammad bin Ali al-Jawwad, Ali bin Muhammad al-Hadi, Hasan bin Ali al-‘Askari, serta Imam Muhammad bin Hasan al-Mahdi, seorang pemimpin Syi’ah tahun 868 H yang menghilang dan diyakini akan kembali bersamaan dengan kemunculan Dajjal. Dialah Imam Mahdi yang akan menghentikan kerusakan yang dilakukan Dajjal.

Kelompok Syiah beranggapan bahwa tidak sempurna iman seseorang sebelum meyakini seorang imam atau pemimpin. Hanya nabi yang berhak menunjuk seorang imam. Seorang imam haruslah orang yang ma’shum (terhindar dari dosa kecil dan besar). Karena imam bukan hanya sekedar memimpin negara,melainkan juga memimpin agama. Menurut mereka, politik dan agama adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu, mereka tidak mengenal sistem demokrasi. Pemilihan rakyat hanyalah akan melahirkan pemimpin yang buruk, karena banyak yang ceroboh dan melakukan kecurangan dalam melakukan pemilihan.

 

Imamah Mu’tazilah

Kelompok Mu’tazilah muncul saat seorang ulama Washil bin Atho’ berbeda dengan gurunya, Hasan al Bashri. Kelompok ini lebih terkenal dengan rasionalitasnya, di mana segala macam permasalahan diukur dengan akal. Mereka memiliki lima dasar pemikiran yang menjadi kesempurnaan iman, yaitu tauhid, keadilan, janji dan ancaman, al manzilah baina al manzilatain (suatu tempat diantara surga dan neraka), dan amar ma’ruf dan nahi munkar.

Mengenai imamah, aliran ini tidak jauh berbeda dengan golongan Khawarij. Seorang pemimpin haruslah orang yang berilmu, adil, dan pemberani. Kendati demikian, adanya imam bagi negara bukanlah hal yang wajib bagi mereka. Seandainya umat bisa berlaku adil, tolong-menolong, melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar, dan setiap orang mukallaf melaksanakan kewajibannya, maka seorang imam tidak perlu ada.

[Muslimin Syairozi]

 

Comments

comments

tags:

Related For Konsep Imamah Ahlussunnah wal Jama’ah: antara Syi’ah dan Mu’tazilah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *