Hukum Dana Proposal

Thursday, November 13th 2014. | Agama

Rubrik Masail diasuh oleh KH. Qohwanul adib Munawwar

Memuat segala pertanyaan seputar masail diniyah (permasalahan keagamaan)

yang bisa dikirim lewat surat, e-mail, ataupun SMS ke 081 234 01 5001

Hukum Dana Proposal

Hukum Dana Proposal

 

Assalamu’alaikum,

Kiai Adib yang kami hormati, sekarang ini marak terjadi yang namanya ‘tukang’ proposal. Dia bekerja dengan cara menjual jasa pembuatan proposal sekaligus mengawal dan memperlancar proposal tersebut hingga dana atau bantuan cair. Berhasil atau tidak dia akan mendapat imbalan besar yang diambil dari prosentase dana atau bantuan yang cair. Biasaya ia akan membuat laporan berupa rincian dana yang digelembungkan. Bagaimana hukum dari praktik tersebut? Jika dana atau bantuan sudah cair bolehkan panitia mengambilnya sebagiannya untuk kepentingan pekerja atau admistrasi yang lain? Atas jawaban yang diberikan saya haturkan matur nuwun. Wassalamu’alaikum

(Muhadi, Kalimantan, 085750742XXX)

Jawaban

Wa’alaikum salam wa rahmatullah, Saudara Muhadi yang senantiasa berbahagia. Sah-sah saja bila kita meminta bantuan untuk suatu kepentingan bersama apalagi jika menyangkut urusan syiar agama. Hal itu biasanya dilakukan dengan cara swadaya masyarakat atau mengajukan proposal ke perseorangan atau instansi tertentu seperti yang –mungkin- saudara maksud.

Proposal yang diajukan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, harus berdasar pada perencaan yang matang dan disepakati bersama. Untuk urusan upah kepada pembuat proposal seperti yang Saudara tanyakan menurut pendapat yang kuat adalah haram hukumnya, karena upah (ju’lu) nya tidak maklum. Sehingga jika kita ingin memberikan upah harus diberikan upah sesuai dengan standarnya (ujrah mitsil) dan tidak boleh diambilkan dari dana atau bantuan yang sudah cair.

Bagi panitia boleh mengambil sebagian dana yang cair jika itu untuk keperluan pekerja atau administrasi yang dibutuhkan. Hal ini ditinjau dari hibah pemerintah (mu’thi) adalah hibah secara mutlak atau hibah secara muqayyadah. Namun harus ada atau aturan yang jelas (qarinah) yang memberi keleluasaan untuk digunakan kepentingan tersebut.

Referensi: Hasyiyata Qulyubi [03]: 206/[2]: 380, Tuhfatul Muhtaj [8]: 197, Is’ad ar-Rafiq [2]: 76, I’anah at-Thalibin [3]: 421/[4]: 110, Bughyah al-Mustarsyidin: 126, Al-Azis Syarh al-Wajiz [5]: 82, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah [15]: 214.

 

Comments

comments

tags: , , , , ,

Related For Hukum Dana Proposal

3 responses to “Hukum Dana Proposal”

  1. irwan says:

    Assalamualaikum
    Saya mau tanyak,misalnya lembaga pemerintah mengalokasikan dana untuk proposal penelitian sebesar 100 juta,seandainya saya mengajukan proposal penelitian dan cair 100 jta tpi di lapangan setelah penelitian selesai ternyata total biaya yg terpakai hanya 20 jta trus sisanya saya pakai untuk pribadi..gmana itu ustaz

    • Admin says:

      Waalaikumsalam Wr. Wb. Yang untuk dipakai pribadi, tentunya itu malah masuk ke dalam golongan korupsi, pak. Soalnya permintaan proposalnya atas nama lembaga, jd lebihan uangnya masuk ke lembaga, bukan ke kantong pribadi.

  2. Farid says:

    assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.
    saya mau tanya pak kyai< bagaimana hukum khotib jum'ah memakai LCD atau proyektor sebagai alat peraga saat membacakan khuthbah jum'at. matur suwun atas jawabanya pak kyai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *