“Get Merried” Fiqh Nikah

Saturday, May 4th 2013. | Fiqih, Kajian

fiqih-nikahDewasa ini, di sekitar kita –mungkin- sering mendengar seorang pemudi hamil di luar nikah dengan beragam alasan. Saat manusia mengalami fase remaja, maka saat itu pula mereka akan mengalami semacam pergolakan cinta. Kadang atau bahkan sering kali dalam melampiaskannya, mereka lalai dengan syariat yang telah memberikan jalan bagi penikmat pecinta. Jalan itu adalah pernikahan. Dengan ikatan tersebut, sesuatu yang asalnya haram berubah halal dan bernilai ibadah. Seorang wanita yang tidak memiliki hubungan kerabat (ajnabiyah), awalnya tidak boleh dipandang, apalagi disentuh, lalu hukum ini berbalik setelah adanya ikatan pernikahan. Saat berada diambang pernikahan, maka semua akan terasa indah, hingga kita menjadi terinspirasi untuk semakin mengeksplorasikannya dalam berbagai metode, adat, dan memasukkan berbagai inovasi baru yang memperkuat kesakralan akad ini. Maka kiranya perlu untuk mengkaji dan mendalami pernak-pernik di dalamnya, tentang sah dan tidaknya pernikahan yang dilakukan.

1. Pernikahan Dini.
Sesungguhnya dalam pernikahan tidak ada batasan usia minimal atau maksimal. Yang perlu diperhatikan adalah; sudahkah seorang wanita dinyatakan kuat dan layak untuk melakukan hubungan suami istri? Ini penting, karena wanita yang masih belia dan belum siap berhubungan intim, akan merasa tersiksa secara biologis dan mentalnya. Rasulullah Saw menikahi Siti A’isyah saat berusia 6 tahun dan baru berhubungan badan setelah berusia 9 tahun. Namun bukan berarti usia 9 tahun adalah parameter usia minimal secara mutlak, tapi perlu juga mempertimbangkan keadaan calon istri. Dan hal yang terjadi pada Siti A’isyah saat itu menunjukkan bahwa pada zaman dahulu wanita usia 9 tahun sudah kuat dan patut untuk berhubungan badan dengan selain jenis.

Oleh karena itu atas asas kemaslahatan, pemerintah telah menetapkan peraturan usia minimal pasutri adalah 16 tahun untuk calon wanita dan usia 19 tahun untuk calon pria, itupun harus disertai kematangan fisik dan mental. Jika sebuah peraturan mengarah kepada kemaslahatan umat, maka selayaknya diikuti dan dipatuhi. Karena semua perkara wajib, suna, atau mubah jika diperintahkan pemerintah, maka hukumnya wajib untuk ditaati secara lahir dan batin.

Adapun wanita yang masih belia dan belum siap melakukan hubungan suami istri atau wanita sakit dan lanjut usia yang tidak siap melayani suami, tidak boleh diserahkan kepada suaminya sampai ia kuat melakukan “hubungan” tersebut. Bagi wali (orang tua), hukumnya makruh menyerahkannya kepada suami, sebelum ia kuat.
[Syarh Nawawi ala Muslim (9): 207, Bughyah al-Mustarsyidin: 91. Mausu’ah Fiqhiyah (2): 8969].

2. Nikah Mut’ah (Kawin Kontrak).
Nikah mut’ah ialah pernikahan dengan batasan waktu tertentu, atau lebih familiar disebut kawin kontrak. Nikah mut’ah dan kawin kontrak memiliki kesamaan yang persis, hanya berbeda dalam akad transaksinya. Contoh, dalam nikah mut’ah sang lelaki berkata; “Aku akan memberimu uang (atau benda berharga lainnya) senilai sekian dan jadilah penghibur diriku selama sebulan atau setahun”. Kemudian si wanita berkata: “Aku akan menjadi penghiburmu”. Sedangkan dalam kawin kontrak transaksi diucapkan dengan bahasa kawin atau nikah, contoh; “Aku akan menikahimu selama setahun dengan mahar uang sebesar sekian.”

Fenomena dalam dua akad di atas cukup menggiurkan dan banyak diminati terutama mereka yang tajir. Tetapi, pernikahan yang semacam ini menjadikan wanita tak ubahnya pakaian yang dibeli, dipakai, lalu ditanggalkan begitu saja setelah bosan.
Adapun hukum nikah mut’ah (nikah hiburan) haram secara ijma’, tidak ada yang menentang hukum ini kecuali ahli bid’ah. Komunitas yang melegalkan nikah mut’ah telah melakukan kesalahan dalam memahami al-Qur’an dengan berpedoman pada qira’ah Ibnu Mas’ud:

“Maka, istri-istri kamu yang telah kamu nikmati (jima’) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban. [QS. An Nisa’(4): 24]

Oleh Ahli Bid’ah, lafadz أجورهن ditafsiri sebagai ujroh (upah) bagi wanita yang dinikmati sampai batas waktu tertentu; dengan berpedoman pada qira’ah Ibnu Mas’ud, padahal qira’ah tersebut hukumnya syadz (langka) dan tidak diikuti karena bertentangan dengan hukum hadis yang sahih.
Adapun kawin kontrak, tidak diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Tetapi, dalam madzhab Hanafi akadnya dihukumi sah, sedang syarat penetapan waktunya tidak sah. Kedua mempelai tetap dianggap sebagai suami-istri meski masa kontraknya telah lewat.
[Syarh Nawawi ala Muslim (9):179, Mausu’ah Fiqhiyah (2): 3442, Sahih Bukhari (5): 1966, Sahih Muslim (4): 130-135].

3. Nikah dalam Lokalisasi.
Ada sebuah berita mengejutkan, ternyata di salah satu lokalisasi Indonesia ada yang menyiapkan Kiai gadungan guna menikahkan lelaki hidung belang dengan PSK. Praktiknya dibuat seakan-akan sah menurut syariat; menggunakan ijab qabul dan menghadirkan dua orang saksi.
Hukum pernikahan yang seperti ini haram dan sangat menyesatkan. Ada beberapa faktor yang mendasarinya, bahwa orang yang bertindak sebagai wali bukanlah wali yang seharusnya (orang tua atau kerabat dekat), juga bukan hakim (ketika sudah menetapi syarat memakai wali hakim). Lantas status wanita yang dinikahi tidak jelas, masih lajang atau bersuami? Kenyataannya, tidak sedikit dari mereka yang masih bersuami. Dan hukum syariat tidak memperbolehkan wanita bersuami lebih dari satu.

4. Kawin Lari.
Ada yang mengatakan cinta itu buta, bila sudah terbakar asmara semua akan diterjangnya. Stigma ini sering muncul ketika cinta yang telah indah bersemi tidak mendapat restu orang tua. Banyak yang nekat kabur, memilih bersatu dengan sang kekasih dan mendurhakai orang tua. Adapun hukum kawin lari bisa diperbolehkan dengan beberapa syarat.
1. Antara lelaki dan perempuan, keduanya sudah kufu atau sepadan dalam status sosialnya.
2. Wali atau orang tua wanita belum mempunyai atau menentukan calon suami yang kufu atau sepadan untuk anaknya .
3. Meminta izin kepada orang tuanya sebelum menikah jika berada kurang dari dua marhalah (±83 km) dari tempat orang tuanya. Atau berada lebih dari dua marhalah, tetapi orang tuanya a’dlol (menentang), maka boleh menggunakan wali hakim.
Namun, kita tidak boleh mengesampingkan ridha orang tua, karena ridha orang tua merupakan ridha Allah swt.
[Ghayah at-Talhis: 208].

5. Kawin Wanita Hamil
Ada anggapan di sebagian daerah bahwa menikahi wanita hamil tidak diperbolehkan. Sebetulnya, hukum tersebut masih harus diperinci. Apabila hamilnya masih sebagai istri lelaki lain atau masih dalam masa iddah maka tidak boleh menikahinya. Namun, jika hamil karena berzina, maka boleh menikahinya, baik oleh lelaki yang menghamilinya, atau oleh lelaki yang lain. Wallahu a’lam bi as-shawab.

[Bughyah al-Mustarsyidin, Bab Nikah].
[Mubdi]

Comments

comments

tags: , , , , ,

Related For “Get Merried” Fiqh Nikah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *