Etos Pemberdayaan Kitab Kuning

Wednesday, October 4th 2017. | Kitabah

 

Keberadaan Lajnah Bahtsul Masail genap menabalkan kepercayaan umat Islam terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Sayang, belum banyak buku yang mengupas secara mendalam tentang lajnah tersebut. Bermodal data yang memadai serta kepiawaiannya meracik kata-kata, pengarang buku ini berusaha mendokumentasikan eksistensi Lajnah Bahtsul Masail NU. Dengan demikian, di samping bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi, organisasi yang lahir pada tahun 1926 ini terutama juga dikenal memiliki perhatian pada bidang keagamaan. Bahkan, Lajnah Bahtsul Masail turut memperkuat citra NU sebagai Islam terbesar di Indonesia.

Dalam catatannya, diketahui bahwa kegiatan bahts al-masail sudah ada sejak diselenggarakannya Kongres/Muktamar I. Namun demikian, institusi ini resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989. Pada waktu itu, Komisi I (Bahtsul Masail) menelurkan rekomendasi kepada PBNU untuk mendirikan “Lajnah Bahtsul Masail Diniyah” (lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan kegamaan.

Apa yang dicetuskan oleh komisi I ternyata mendapat dukungan dari halaqah (sarasehan) Denanyar pada tanggal 26 sampai 28 Januari 1990 di Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang. Sarasehan tersebut juga merekomendasikan berdirinya “Lajnah Bahtsul Masail Diniyah” dengan harapan bahwa para ulama dan intelektual NU dapat dihimpun untuk melakukan istinbat jama’iy (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Berkat desakan Muktamar XXVIII dan halaqah Denanyar inilah, akhirnya pada tahun 1990 terbentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah yang diresmikan dengan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.

Guna memberikan “ilustrasi” atas Lajnah Bahtsul Masail NU, penulis menyinggung kitab kuning atau “kitab gundul” yang sejak lama dianggap telah berkontribusi besar dalam penyebaran ilmu bagi umat Islam, khususnya para santri. Tradisi pengajian kitab kuning merupakan salah satu unsur berkembangnya Lajnah Bahtsul Masail NU. Sebab, kitab kuning dianggap sebagai rujukan utama dalam bahts al-masail dengan agenda mencari solusi atas problem yang dihadapi,. Tentunya, referensi yang dimaksud harus terlebih dahulu distandarisasi oleh NU sebagai kitab baku. Oleh karena itu, tak berlebihan jika kita menilai upaya ini menyimpan etos pemberdayaan kitab kuning sebagai warisan ulama yang mesti senantiasa dipelihara.

Pertimbangan ini barangkali juga berangkat dari fakta bahwa pengajian kitab kuning menjadi bagian integral dari setiap pesantren NU. Dari dulu, pesantren-pesantren NU dikenal sebagai institusi pendidikan yang mengajarkan ilmu agama dengan sarana kitab kuning. Pengajaran kitab kuning menjadi unsur andalan sekaligus ciri khas pesantren NU, yang tentu berbeda dengan institusi-institusi pendidikan lainnya. Atas dasar inilah, tersebar asumsi di kalangan masyarakat bahwa sebuah institusi pendidikan belum disebut pondok pesantren jika di dalamnya tidak diajarkan kitab kuning. Sebagai lembaga yang otonom, pesantren dibekali kompetensi dan independensi dalam menentukan kurikulumnya. Itulah mengapa, kurikulum pesantren tidak distandarisasi secara kolektif. Uniknya, perbedaan antara pesantren satu dengan pesantren lainnya melahirkan karakter tersendiri (halaman 31-32).

Disebut kitab kuning, sebab biasanya kitab-kitab yang memuat ilmu keislaman dengan huruf Arab tanpa syakl (tanda baca) tersebut dicetak di atas kertas berwarna kuning. Pada umumnya berkualitas rendah, dan sering kali lembarannya lepas tak terjilid. Bagi para santri, istilah kitab kuning hingga kini masih melekat, meski belakangan mulai banyak penerbit dan percetakan yang memilih kertas putih.

 

 

Judul : Tradisi Intelektual NU (Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999)

Penulis: Dr. Ahmad Zahro

Tebal: xviii + 302 halaman

Peresensi: Multazam

 

tags: , , , ,

Related For Etos Pemberdayaan Kitab Kuning